Kelola Layanan Publik

Tambah, edit, atau hapus layanan yang tersedia

SILANGANDE  (Sistem Informasi Layanan Generasi Demokrasi)

SILANGANDE (Sistem Informasi Layanan Generasi Demokrasi)

KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan kegiatan bertajuk “Pendidikan Pemilih untuk Generasi Demokrasi (GEN-D)” yang dirancang untuk membangun kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya berdemokrasi, memahami asas serta prinsip kepemiluan, mendorong lahirnya pemimpin masa depan, dan menanamkan nilai-nilai partisipasi politik sejak dini. Konsep kegiatan GEN-D mengusung pendekatan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan ramah bagi Generasi Z. Materi disajikan melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), simulasi pemilihan OSIS sebagai miniatur Pemilu, diskusi terbuka, serta berbagai aktivitas partisipatif di sekolah-sekolah. Platform SILANGANDE (Sistem Informasi Layanan Generasi Demokrasi) menjadi sarana untuk mengajukan berbagai layanan GEN-D diantaranya layanan narasumber, peminjaman perlengkapan pemilihan OSIS, pendampingan OSIS, pembina apel pagi, kajian IMTAQ, serta bentuk kerja sama lainnya guna meningkatkan partisipasi pemilih, menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, dan memperkuat integritas pemilih di lingkungan sekolah.

https://silangande.base44.app/

Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

proses pengisian jabatan anggota lembaga publik yang kosong karena anggotanya berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir. Proses ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lembaga, seperti di DPR, DPD, atau DPRD. Mekanisme penentu calon pengganti didasarkan pada perolehan suara terbanyak berikutnya di partai dan daerah pemilihan yang sama, dengan ketentuan lain jika terdapat kendala

https://pelayanan-paw-kpulotim.base44.app/form
Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik

Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik

SIPOL adalah singkatan dari Sistem Informasi Partai Politik, sebuah aplikasi daring buatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digunakan untuk mempermudah pendaftaran, verifikasi, dan pengelolaan data partai politik peserta pemilu. Aplikasi ini memungkinkan partai politik untuk mengunggah dokumen legalitas, data kepengurusan, data keanggotaan, dan struktur organisasi secara digital, menggantikan proses manual yang memakan banyak waktu. SIPOL juga memberikan transparansi dan memudahkan masyarakat untuk memeriksa data keanggotaan mereka serta melaporkan jika ada penyalahgunaan data

https://infopemilu.kpu.go.id/
Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih

Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih

Layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui layanan ini, masyarakat, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dapat memperoleh akses terhadap data pemilih yang akurat, mutakhir, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan ini juga mendukung transparansi dan keterbukaan informasi, serta menjadi bagian dari upaya penyelenggara pemilu dalam mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas dan terpercaya.

https://pelayanan-pemutakhiran-datapemilih.base44.app/

Pelayanan PPID

Layanan permohonan informasi publik adalah proses di mana masyarakat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh badan publik. Prosedur umum meliputi penyampaian identitas pemohon, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan, serta cara memperoleh informasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik.

https://lomboktimurkabppid.kpu.go.id/
Pelayanan Peminjaman Sarana/Prasarana Kepemiluan

Pelayanan Peminjaman Sarana/Prasarana Kepemiluan

Layanan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemilihan merupakan dukungan yang diberikan dalam penyediaan kebutuhan teknis dan logistik untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan. Layanan ini bertujuan memastikan proses pemilihan berlangsung demokratis, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

https://silangande.base44.app/

WBS (Whistle Blowing System)

Mekanisme yang disediakan oleh KPU untuk menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran etika, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemilu. Layanan ini bertujuan mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga serta menyediakan jalur yang aman, adil, dan mudah bagi pelaporan.

https://dumas-wbs-kpulotim.base44.app/user-wbs

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat merupakan fasilitas yang disediakan KPU untuk menampung, memproses, dan menindaklanjuti pengaduan terkait penyelenggaraan pemilu maupun layanan publik. Layanan ini menjadi bentuk komitmen KPU dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

https://dumas-wbs-kpulotim.base44.app/user-dumas

Pelayanan Pendidikan Pemilih

Layanan Pendidikan Pemilih merupakan upaya KPU untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi kepemiluan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan.

https://silangande.base44.app/
Kelompok Rentan

Kelompok Rentan

Layanan Kelompok Rentan merupakan bentuk komitmen KPU dalam memastikan pemenuhan hak pilih serta akses layanan kepemiluan bagi pemilih disabilitas, lansia, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Layanan ini dilaksanakan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

https://pelayanan-kelompok-rentan.base44.app/

E-RPP (Rumah Pintar Pemilu)

Layanan e-RPP merupakan platform edukasi kepemiluan berbasis digital yang disediakan oleh KPU untuk memberikan informasi dan pembelajaran mengenai demokrasi serta penyelenggaraan pemilu. Layanan ini bertujuan meningkatkan literasi pemilih melalui akses informasi yang mudah, menarik, dan terpercaya.

https://sites.google.com/view/rppkpulomboktimur/beranda?authuser=3
SP4N LAPOR

SP4N LAPOR

SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ― Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sistem yang dikelola oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau keluhan terkait pelayanan publik. Melalui SP4N-LAPOR!, setiap warga negara memiliki akses yang mudah, cepat, dan transparan untuk menyuarakan pendapat serta melaporkan permasalahan pelayanan dari instansi pemerintah pusat maupun daerah. Layanan ini dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan mengenai berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Selain pengaduan, masyarakat juga dapat memberikan saran untuk meningkatkan mutu pelayanan pemerintah. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi dan unit kerja yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Proses tindak lanjut dilakukan secara transparan, dan masyarakat dapat memantau perkembangan laporan secara langsung melalui sistem yang tersedia. Jangan ragu untuk melapor. Pemerintah menjamin bahwa seluruh data pribadi pelapor akan dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. SP4N-LAPOR! menyediakan fitur pelaporan anonim, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan tanpa mencantumkan identitas pribadi. Keamanan dan kenyamanan pelapor menjadi prioritas utama, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam berpartisipasi aktif menyuarakan pengalaman dan keluhan. SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan "no wrong door policy" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. SP4N bertujuan agar: Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Instansi pengelola SP4N-LAPOR! terdiri atas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik; Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah; Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai penyedia infrastruktur digital dan aplikasi; Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai pengawas program prioritas nasional; serta Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik. Petunjuk teknis pelaksanaan SP4N melalui aplikasi LAPOR! diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2025.

https://www.lapor.go.id/
Kerjasama

Kerjasama

Layanan Kerja Sama merupakan layanan KPU Kabupaten Lombok Timur untuk memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan kerja sama dengan mitra di bidang kepemiluan, pendidikan pemilih, sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan bidang lain yang mendukung tugas dan fungsi KPU, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan permohonan, telaah kesesuaian tugas dan fungsi, penyusunan rencana serta dokumen kerja sama, pembahasan dan penetapan melalui Rapat Pleno, verifikasi dan persetujuan secara berjenjang, hingga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan tindak lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama. Pelaksanaan kerja sama selanjutnya dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi bersama antara KPU Kabupaten Lombok Timur dan mitra kerja sama.

https://pelayanan-kerjasamakpu.base44.app/UserForm
base44
Edit with Base44